BANGKINANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kampar menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama camat, kepala desa (kades), lurah, serta kolektor desa se-Kabupaten Kampar di Aula Bapenda Kampar, Bangkinang, Rabu (20/8/2025).
Kegiatan yang difokuskan pada verifikasi dan validasi data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ini dihadiri Staf Ahli Bupati Kampar Readel Fitri, Kepala Bapenda Kampar Kholidah, Sekretaris Bapenda Jaka Putra, serta camat, lurah, dan kades dari berbagai wilayah di Kabupaten Kampar.
Dalam sambutannya, Kepala Bapenda Kampar Kholidah menegaskan, bahwa akurasi data PBB-P2 menjadi kunci dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Data yang tidak valid, kata dia, sering menimbulkan kendala dalam penagihan maupun pencapaian target pajak setiap tahunnya.
“Rakor ini kita laksanakan agar data PBB-P2 yang ada di lapangan dapat kita sinkronkan. Verifikasi dan validasi menjadi langkah penting agar pemungutan pajak berjalan efektif, transparan, serta memberi kontribusi optimal terhadap PAD Kampar,” ujarnya.
Kholidah menambahkan, upaya tersebut tidak dapat berjalan sendiri. Peran aktif camat, lurah, kades, hingga kolektor desa sangat menentukan keberhasilan program ini.
“Kami butuh dukungan semua pihak. Pajak yang dibayar masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan di daerah. Karena itu, data wajib pajak harus jelas dan akurat,” tambahnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bupati Kampar Readel Fitri dalam arahannya menyampaikan, apresiasi kepada Bapenda yang telah mengambil inisiatif menggelar rapat koordinasi.
Menurutnya, langkah ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar dalam memperkuat basis data pajak dan mendorong kemandirian fiskal daerah.
“Bupati sangat menaruh perhatian pada sektor pajak daerah. Dengan data yang akurat, perencanaan pembangunan bisa lebih tepat sasaran. Pemerintah daerah berharap kegiatan ini benar-benar ditindaklanjuti sampai ke tingkat desa dan kelurahan,” kata Readel Fitri.
Rakor berjalan dengan penuh diskusi. Para camat, lurah, dan kades diberi kesempatan menyampaikan permasalahan di wilayah masing-masing, mulai dari rendahnya kesadaran wajib pajak, hingga perlunya sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Kampar optimistis data PBB-P2 akan semakin tertib dan valid. Pada akhirnya, upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah yang akan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Kampar
(*)
#pad #Camat #Kades #bapenda kampar
