BANGKINANG — Komisi I DPRD Kabupaten Kampar memanggil Sekda Kampar, Hambali, Senin (17/11/2025), untuk meminta klarifikasi terkait permohonannya mengajukan pensiun dini sekaligus menggali sejumlah persoalan krusial yang tengah mengemuka di daerah. Mulai dari pembatalan Program Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat, keberadaan mobil dinas yang tidak jelas, hingga lambatnya pembayaran proyek tunda bayar.
Ketua Komisi I, Ristanto, menegaskan pemanggilan Sekda dilakukan karena banyak persoalan pemerintahan yang membutuhkan kejelasan.
“Kami ingin mengetahui dasar permohonan pensiun dini beliau, sekaligus meminta klarifikasi berbagai isu seperti pembatalan Sekolah Rakyat, pansel, mobil dinas, hingga tunda bayar,” ujar Ristanto.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah pembatalan (ditundanya) Sekolah Rakyat, yang merupakan Program Strategis Nasional Presiden Prabowo Subianto. Kampar sebelumnya mendapat slot alokasi dari Kementerian PUPR, bahkan sudah disiapkan anggaran sekitar Rp 2 miliar.
Namun Sekda mengaku tidak pernah diajak diskusi sebelum program tersebut dinyatakan batal.
“Sekda hanya menerima kabar. Tidak ada pembahasan, tidak ada rapat, tidak ada diskusi,” kata Ristanto.
Ristanto menyebut hal ini mengecewakan, karena program nasional seharusnya diterima dan dilaksanakan daerah.
“Ini program Presiden. Harusnya kita ambil. Tiba-tiba dibatalkan (ditunda) tanpa alasan jelas. Kami di DPRD sangat kecewa,” tegasnya.
Disisi lain Sekretaris Komisi 1 DPRD Kampar Min Amir Habib Efendi Pakpahan memberi penekanan khusus terkait pembatalan (Penundaan) Sekolah Rakyat.
“Walaupun bahasanya ada ‘ditunda’, faktanya ya dibatalkan. Ini program Presiden Prabowo. Risiko politis dan administratifnya besar. Bupati harus lebih bijak,” tegas Amir.
Ia menyebut pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran, sehingga keputusan membatalkan justru merugikan daerah.
Sementara itu, Sekda Kampar Hambali dalam RDP tersebut, Sekda Hambali menyampaikan sejumlah kritik dan klarifikasi mengenai beberapa isu hangat di lingkungan Pemkab Kampar, mulai dari transparansi panitia seleksi (Pansel) hingga isu tunda bayar dan pensiun dini dirinya.
Sekda Hambali secara terbuka menyoroti kurangnya transparansi dalam proses Pansel. Ia mengaku tidak mengetahui secara jelas pihak-pihak yang terlibat dalam seleksi tersebut.
"Ini juga masih ada yang tidak fair. Panselnya saya juga tidak tahu, entah siapa nama pengujinya, saya juga tidak tahu siapa juga. Seharusnya kan Pansel itu harus jelas. Terus, ya diberikanlah nama-nama siapa yang menguji," tegas Hambali.
Ia juga mempertanyakan mengapa komposisi Pansel tidak diganti dan mengaku telah bertanya ke tingkat provinsi. "Saya tanya juga ke provinsi, katanya tidak ada pengusulan yang baru. Berarti masih Pansel yang lama. Ya sudahlah," tambahnya.
Selain Pansel, Sekda juga menyinggung isu-isu lain, seperti masalah pengadaan mobil Dinas, PSN (Proyek Strategis Nasional)
dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Ia mengakui sempat ada kekhawatiran terkait penandatanganan DPA.
"DPA itu belum diteken, saya tidak mau. Sekarang semua sudah saya teken. Karena saya tahu ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan juga termasuk tunda bayar," jelasnya.
Menanggapi isu yang menyebut dirinya mempersulit pencairan tunda bayar, Sekda Hambali membantah keras tuduhan tersebut.
"Katanya saya yang mempersulit, ya itu orang yang tidak mengerti saja atau orang yang punya sifat dengki. Nah, bagi orang yang mengatakan saya mempersulit, ajak ketemu sama saya," sebutnya.
Ia menjelaskan bahwa dirinya justru mengusulkan pensiun dini di akhir Desember agar semua urusan dan pertanggungjawaban selesai. Namun, ia menyayangkan keputusan yang berbeda dari pimpinan.
"Justru saya mengusulkan pensiun dini ini di akhir Desember supaya semuanya sudah selesai, saya pensiun dini. Tapi Bapak Bupati kemarin dari BKD setuju akhir Desember, tapi sejajarnya di akhir November dicopot," ungkapnya.
Menyikapi hal ini, Sekda Hambali menegaskan kesiapannya untuk segera pensiun jika ada penolakan resmi.
"Sudah, kalau begitu bikin surat penolakan dari Bupati supaya saya bikin sesegera mungkin, detik ini pun saya pensiun dini. Karena saya maunya pensiun pada saat jabatan Sekda, saya tidak bukan sebagai istana," tutupnya.
(Dir)
#Sekda #RDP #,DPRD Kampar
