KAMPAR – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPRD Kabupaten Kampar dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berlangsung alot, Senin (19/5/2025). Rapat yang digelar di ruang Komisi I DPRD Kampar ini membahas insiden kebakaran yang terjadi di Jalan A Yani, Kota Bangkinang, Sabtu malam lalu.
Ketegangan muncul saat perwakilan keluarga korban kebakaran, Beny, menuding petugas Damkar terlambat tiba di lokasi kejadian. Ia juga mempertanyakan efektivitas penanganan karena air di mobil pemadam diklaim habis hanya dalam waktu 10 menit.
“Kami melihat kinerja Damkar sangat lamban. Api belum padam, tapi air sudah habis,” ujar Beny di hadapan anggota dewan dan perwakilan Damkar.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kampar, Henri Dunan, membantah tudingan keterlambatan tersebut. Ia menyebut timnya langsung bergerak ke lokasi setelah menerima laporan dari warga.
“Petugas kami piket dan langsung menuju TKP begitu mendapat informasi. Kami menurunkan empat unit mobil pemadam,” jelas Henri.
Henri mengakui bahwa kapasitas tangki mobil Damkar memang terbatas, hanya mampu menyemprot selama sekitar 10 menit. Setelah itu, mobil harus kembali diisi ulang, sementara kondisi rumah sudah terbakar sekitar 30–40 persen.
Ketua Komisi I DPRD Kampar, Ristanto, menyebut RDP ini digelar untuk mendengarkan klarifikasi serta melakukan evaluasi terhadap penanganan kebakaran.
“Dari rapat ini terungkap, empat unit mobil Damkar dalam kondisi rusak, dan saat kejadian, petugas terpaksa mengambil air dari tugu ikan dan PDAM karena tidak ada hidran yang berfungsi,” kata Ristanto.
Ia menegaskan pentingnya perbaikan fasilitas dan ketersediaan hidran di wilayah Kota Bangkinang agar kejadian serupa tidak terulang. “Banyak hidran tidak berfungsi, termasuk di kawasan perkantoran. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” tegasnya.
Rapat dipimpin oleh Ristanto dan dihadiri sejumlah anggota Komisi I lainnya seperti Min Amir Habib Efendi Pakpahan, Henry Domo, Irwan Saputra, dan Raja Ferza Fahlevi.
(Dir)
#Kampar #RDP #DPRD
